Diduga Marak Ilegal Logging di Desa Tumbang Lawang Katingan, Gakkum Diharapkan Bertindak

PALANGKA RAYA - Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Advokasi Penegakan Hukum Masyarakat (DPD LEMBAPHUM) Kalimantan Tengah, 14 Juni 2023 lalu secara resmi melaporkan ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM) Palangka Raya.

Laporan dugaan tindak pidana kehutanan yang diduga telah merugikan Negara berupa Perambahan hutan dan ilegal logging diwilayah desa Tumbang Lawang Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Baca juga: Polres Bungo Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Sadis Adik Kandung

Berdasarkan hasil Investigasi dilapangan, ditemukan beberapa titik tumpukan kayu loq berukuran Up 30 cm dengan jenis kayu Meranti, Kruing dan Rimba Campuran, dengan jumlah kayu loq diperkirakan  sekitar 500 potong kayu siap angkut.

Baca juga: 3 Saksi Kembali Diperiksa Terkait Korupsi di PT AMU

 "Dilokasi sudah diambil dokumentasi dan titik GPS , untuk kepentingan pihak penyidik kehutanan, " kata Indra, Ketua DPD LEMBAPHUM Kalteng.

Baca juga: Hari Setianto, Terdakwa Kasus Korupsi PT Asabri Divonis 15 Tahun Penjara

Selain itu juga ditemukan ada dua unit alat berat jenis Boldozer merk Caterpilar, yang diduga untuk mengangkut kayu loq tersebut.

Berdasarkan hasil keterangan warga sekitar, alat berat tersebut milik salah satu warga yang berinisial 'L' yang diduga bekerja di salah satu perusahaan HTI disekitar areal yang diduga tanpa izin resmi dari pemerintah.

Baca juga: Haerudin Ingatkan Pemerintah Perhitungkan Rencana Vaksinasi PMK

 "Lokasi saat ini yang diduga dari areal milik perizinan perusahaan perkebunan, yang belum rencana untuk dibuka lahan, " kata Indra Kembali.

DPD LEMBAPHUM sangat berharap kepada pihak GAKKUM Seksi Wilayah I Palangka Raya, agar bisa bergerak cepat, untuk melakukan investigasi atas laporan yang telah disampaikan.

Baca juga: Polri Siap Tindak Dugaan Permainan Karantina

Jangan sampai barang bukti serta alat berat yang saat ini masih berada di lokasi bisa segera diamankan, hal ini untuk mencegah kembali adanya  perusakan kawasan hutan yang berpotensi merugikan Negara dari sektor Kehutanan. 

 "GAKKUM harus bertindak cepat dan terpadu untuk melakukan Investigasi, karena zona yang dilaporkan saat ini memang marak kegiatan Ilegal Logging, " tutipnya.